Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ini merupakan plafon pendanaan yang dibutuhkan dan harus disediakan serta direncanakan asal dana tersebut didapatkan. RAPBS inilah yang menjadi dasar pengelolaan managemen sekolah. Segala hal yang dilakukan oleh sekolah harus tercover di RAPBS tersebut. Jika tidak, maka kegiatan tersebut haruslah diprogramkan di tahun depannya.
Untuk itulah, maka setiap sekolah menyusun RAPBS sebagai acuan kegiatan yang terkait dengan pendanaan. Sebenarnya, dengan adanya RAPBS ini, sekolah dapat mengeksplorasi kemampuan dirinya dan menyeimbangkan dengan alokasi dana yang ada. Dengan cara ini, setiap program sekolah sudah terback up dalam RAPBS tersebut.
RAPBS sebagai Pilar Managemen Sekolah
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS adalah pilar managemen sekolah. Dengan RAPBS inilah semua kegiatan sekolah direncanakan, tidak sekadar teknis pelaksanaan tetapi juga non teknis, dalam hal ini pendanaannya.
Dana yang didapatkan dari pemerintah dan masyarakat serta dana bantuan lain yang mungkin didapatkan sekolah, diatur sedemikian rupa sehingga penggunaannya jelas dan terbuka. Hal ini juga untuk membiasakan keterbukaan dalam sistem managemen.
Setiap kegiatan yang diselenggarakan sekolah sudah direncanakan dalam RAPBS karena terkait dengan pembiayaan kegiatan tersebut. Kita tidak munafik jika setiap kegiatan selalu membutuhkan pembiayaan, baik itu besar maupun kecil. Dan, untuk itulah, maka RAPBS disusun sekolah dan stakeholder terkait.
Dengan dukungan pendanaan yang sesuai kebutuhannya, kemungkinkan ketercapaian program sangat besar. Tetapi, jika program kegiatan tidak didukung pendanaan yang sesuai, tentunya program-program tersebut hanyalah isapan jempol semata. Dan, dalam RAPBS itulah setiap kegiatan sekolah direncanakan secara utuh, kegiatan dan kebutuhan dananya.
Proses Penyusunan RAPBS
Untuk menyusun RAPBS ini, maka perlu dikoordinasikan dengan beberapa pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti kita ketahui,RAPBS merupakan acuan kegiatan, sehingga perlu kejelasan pada setiap aspek yang akan ditangani dalam kegiatan sekolah.
Proses penyusunan RAPBS dilakukan setelah kita mendapatkan berbagai masukan dari civitas sekolah dan stakeholder pendidikan yang kita rangkum di sekolah. Setiap unsur dari stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penentuan kegiatan yang akan dilakukan sekolah. Masukan ini disertai dengan perhitungan dana yang dibutuhkan. Dengan demikian, maka ada informasi kebutuhan dana.
Informasi kebutuhan dana inilah yang sebenarnya kita butuhkan dari proses koordinasi personal terkait dengan kegiatan sekolah. Selanjutnya, informasi kebutuhan dana ini dimasukkan ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
Stakeholder yang kita koordinasikan adalah meliputi Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Guru. ketiga komponen inilah yang sebenarnya pelaksana proses pendidikan. Dengan koordinasi yang baik, maka berbagai kegiatan sekolah dapat diback up alokasi dana secara tepat. Dan, selanjutnya setiap personal dapat mengetahui kondisi keuangan, kebutuhan dan kondisi yang harus disediakan.
Keterlibatan komite sekolah dalam proses penyusunan RAPBS ini tidak lain sebagai perwakilan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui secara jelas pendanaan yang ada di sekolah dan tingkat kebutuhan untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Diharapkan, setelah mengetahui kondisi keuangan sekolah, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah, khususnya dalam hal dana.
Komite sekolah yang ada juga tidak hanya sebagai pajangan saja tetapi harus benar-benar merupakan representatif dari semua wali murid yang ada. Misalnya saja jika di sekolah tersebut semua wali murid hanya memiliki penghasilan yang rendah maka apa yang disampaikan oleh para komite juga harus mewakili itu.
Jika ternyata wakil yang ada di komite tidak mencerminkan hal tersebut dan hanya mementingkan nilai pendidikan saja tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan keluarganya maka sama juga bohong. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang mereka hasilkan dalam rapat tidak terlalu berpihak kepada wali murid yang pendapatannya tidak seberapa.
Padahal kita sangat tahu sekali bahwa pendidikan butuh biaya yang tidak sedikit karena berbagai macam tuntutan fasilitas yang harus dipenuhi. Meskipun sebenarnya fasilitas yang ada bisa ditekan sedemikian rupa agar anak tetap bisa berprestasi.
Jadi kehadiran komite tetap harus bisa menjadikan representatif dari semua wali murid tidak terkecuali mereka yang memiliki penghasilan rendah. Tidak hanya melihat bahwa hal tersebut baik untuk pendidikan anak dan pencitraan yang baik untuk sekolah saja.
Sering kita menjumpai berbagai keputusan yang seolah-olah memihak kepada pendidikan anak tetapi ternyata menyimpan sebuah maksud lain. Maksud lain tersebut adalah mempertahankan citra sekolah yang tidak ingin jatuh lantara ada siswanya yang tidak lulus atau memiliki prestasi yang buruk. Tentunya hal yang seperti ini semoga saja tidak terjadi baik di sekolah anak kita atau sekolah manapun di dunia.
Keterbukaan, Aspek Penting dalam RAPBS
Karena sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan dan pembelajaran yang mendapatkan dukungan masyarakat, maka salah satu aspek penting dalam RAPBS adalah keterbukaan. Setiap poin kegiatan merupakan program bersama setiap civitas di sekolah dan stakeholder sekolah, maka mereka harus memahami dan mengerti apa yang terjadi saat perencanaan dan penerapan RAPBS di sekolah.
Sekolah seharusnya selalu berkoordinasi dengan semua elemen terkait. Jangan hanya dibebankan kepada kepala sekolah. Bahwa keterlaksanaan program merupakan tanggungjawab bersama sehingga semua pihak harus mengeahui secara pasti kondisi managemen sekolah, khususnya ketercapaian program dan kondisi dana yang ada.
Keterbukaan ini sangat penting agar tidak terjadi salah pengertian di antara masing-masing elemen. Ketika terjadi kemandegan program, entah karena kesulitan penerapan program atau kondisi dana yang kurang mencukupi, maka semua segera mengetahuinya dan berusaha untuk segera mengkondisikan hal tersebut.
Begitulah pentingnya keterbukaan dalam managemen sekolah, khususnya terkait dengan penerapan RAPBS dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Segala kesulitan yang mungkin timbul dapat segera diatasi secara bersama-sama. Dan, yang jauh lebih penting adalah dengan keterbukaan ini, maka tidak ada saling curiga terhadap managemen yang diberlakukan di sekolah.
Keberadaan rencana anggaran dan belanja sekolah memang sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan sebuah kegiatan yang tertata dan teratur. Dan, setiap elemen terkait mempunyai sikap andarbeni, ikut memiliki sehingga secara aktif ikut berperan dalam pengkondisian managemen sehat di sekolah.
Adanya Pengecualian
Kita tahu bahwa sebuah rancangan manusia memang tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai manusia seharusnya kita tidak terlalu sombong dan bangga dengan berbagai keputusan yang telah kita buat.
Dalam membuat RAPBS pun sama demikian bahwa rancangan yang telah dibuat tersebut masih ada yang kurang alias tidak sempurna. Jadi jikalau nantinya di lapangan ada sesuatu hal yang kurang berkenan maka hendaknya ada pengecualian.
Beberapa hal yang sering terjadi adalah ketika seorang wali murid harus bisa pasrah atas berbagai keputusan yang telah ditentukan. Meskipun terkadang di dalam sebuah surat edaran ditekankan dengan kata sumbangan sukarela yang dalam artian bahasa berarti semampunya saja tetapi pada kenyataan di lapangan tidaklah demikian.
Kita tahu bahwa tidak semua wali murid memiliki kemampuan finansial yang sama seperti wali murid lainnya. Jadi terkadang pungutan yang dilakukan oleh sekolah lewat komite terkadang memberatkan bagi wali murid.
Hendaknya jika memang ada wali murid yang berkeberatan maka sekolah harus memberikan pengecualian kepada wali murid tersebut. Pengecualian yang diberikan bisa berupa pembayaran yang dicicil atau bahkan dikurangi jika bisa.
Pengecualian yang seperti itu tentunya akan sangat membantu sekali bagi wali murid yang kurang mampu. Tentunya perlakuan yang demikian akan lebih manusiawi karena tidak terlalu saklek atau paten dengan peraturan yang ada.
Bukankah kepentingan atau tujuan didirikannya sekolah adalah untuk membuat anak Indonesia menjadi semakin pintar? Jadi sudah sewajarnya jika segala kendala yang ada sehingga membuat anak menjadi kurang pintar tersebut bisa dihilangkan. Salah satu kendala yang membuat anak tidak pintar adalah kemiskinan yang menyebabkan anak tidak mampu mengenyam pendidikan.
Pengecualian terhadap beberapa wali murid yang tidak mampu adalah penting dan hendaknya tidak dipersulit. Semoga pendidikan yang ada di negeri ini mendapatkan prioritas dari pihak pemerintah agar tidak mahal dan semua anak bisa mengenyam pendidikan.
Posting Komentar